Kantor Apple di Korsel diserbu pihak berwenang saat sehari jelang perilisan iPhone X. (dok. REUTERS/David Gray)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sehari sebelum peluncuran resmi iPhone X yang berlangsung pada Jumat (24/11) di Korea Selatan, pihak yang berwenang ramai-ramai mendatangi kantor-kantor Apple.
Pihak Apple kabarnya dicecar sejumlah pertanyaan seputar praktik bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, terutama terkait dengan perilisan iPhone X di berbagai belahan dunia.
Pemerintah atau pihak berwenang Korea Selatan belum mengeluarkan pernyataan resmi apapun terkait penyerbuan ini. Detil mengenai aksi ini juga masih belum jelas, apakah investigasi yang dilakukan hanya sebatas memberikan pertanyaan atau bersamaan dengan pengambilan dokumen dan properti lainnya sebagai bukti penyelidikan.
Tahun lalu, perusahaan yang digagas oleh Steve Jobs ini sudah mengambil langkah atas kekhawatiran pihak berwenang Korea Selatan. Salah satu kekhawatiran menyangkut kontrak bisnis tidak adil yang dijalankan pihak perusahaan dengan firma-firma jaringan lokal.
Beberapa bulan setelahnya, pihak berwenang melakukan investigasi terkait isu tersebut.
Business Insider menyebut, penyerbuan kali ini diduga kuat merupakan bagian dari penyelidikan setahun silam. Beberapa poin dalam kontrak kabarnya harus disetujui oleh pihak Apple jika tetap ingin menjual iPhone di Korea Selatan.
Isi kontrak kabarnya termasuk jumlah minimal perangkat yang boleh dipasarkan, pembagian beban biaya perbaikan, dan tidak adanya kesempatan yang diberikan kepada Apple kepada mitra reparasi untuk mengajukan tuntutan hukum selama setahun jika terjadi masalah.
Bagi konsumen di Negeri Ginseng, pre-order iPhone X sendiri telah dilakukan dan gawai yang terjual habis dalam waktu tiga menit saja. Estimasi jumlah produk yang dipasok ke negara yang menjadi tuan rumah rival Apple, Samsung, sekitar 150.000 gawai.
Pada 2015 lalu, Komisi Perdagangan Korea membentuk tim khusus untuk menyelidiki apakah ada perusahaan asing yang merusak pasar lokal dengan produk impornya. Apple tercatat menguasai 33 persen dari jumlah pasar ponsel di Korea Selatan.
Roger Kay, presiden Endpoint Technologies Associates, sebuah firma independen yang fokus pada pasar teknologi dan intelijen menegaskan pada Forbes bahwa beberapa tahun lalu Komisi tersebut melemparkan berbagai tuduhan kepada perusahaan asing.
Selain itu, Erik Telford perwakilan dari Franklin Center for Government & Public Integrity memberikan pernyataan bahwa keberadaan Komisi Perdagangan Korea Selatan justru membahayakan firma-firma yang hendak berbisnis di negeri tersebut.
Beberapa tahun terakhir, pemerintah Korea Selatan dikenal dekat dengan tindakan korupsi. Yang paling fenomenal adalah Presiden Samsung Jay Y. Lee yang dijatuhi hukuman lima tahun penjara setelah terbukti melakukan suap dan tindakan kejahatan lainnya terhadap pemerintah yang menyebabkan lengsernya Presiden Korea Selatan terdahulu, Park Geun-hye. (sat)
Sumber NNC Indonesia
